Rata-rata jemaah haji asal Jember masih berada di Makkah sampai dua minggu ke depan. Menunggu jadwal menuju Madinah, kemudian kembali ke tanah air.

Sembari menunggu jadwal tersebut, jemaah mengisi waktu dengan melaksanakan tawaf sunah dan memaksimalkan berbagai ibadah rutin lainnya. Masjidilharam sejak pintu masuk hingga di sekeliling Kakbah masih padat dengan jemaah haji yang melaksanakan tawaf.

"Jemaah haji sedunia masih di Makkah," kata Siti Raudhotul Jannah, jemaah kloter 69 asal Jember, kemarin.

Dia menjelaskan, bersamaan dengan tawaf sunah, ada yang masih tawaf ifadah bagi mereka yang belum melaksanakannya setelah kembali dari Mina. Ada pula yang tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Makkah.

"Mungkin tiga hari lagi baru agak lengang," ucap Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN KHAS itu.

Pelaksanaan tawaf sunah hampir sama dengan tawaf biasanya. Mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh putaran. Bisa dikerjakan sewaktu-waktu saat memasuki Masjidilharam. Namun, yang membedakan adalah niatnya dan tidak diikuti dengan sai.

Ibadah harian yang dikerjakan misalnya puasa dan salat fardu berjemaah. Mereka yang melaksanakan salat di Masjidilharam biasa menggunakan bus salawat yang beroperasi dari hotel. Bus tersebut bisa diakses sejak pagi hingga malam sesuai dengan jadwal salat wajib.

Selain melaksanakan tawaf dan ibadah lainnya, jemaah Jember ada yang memilih beristirahat  di hotel. Sebab, lelah setelah puncak haji masih dirasakan.

Sedangkan yang sakit masih dalam pemantauan tim kesehatan sampai akhirnya pulih dan bisa melaksanakan tawaf ifadah dan beraktivitas mandiri.

Sementara itu, Prof Aminullah Elhady, jemaah haji kloter 56, menyebutkan, rombongannya akan bergeser menuju Madinah pada 16 Juli nanti. Sekitar sepuluh hari, jemaah akan berada di tanah suci kedua umat Islam tersebut.

"Pulang dan terbang dari bandara di Madinah, kemudian tiba di Bandara Juanda pada 26 Juli," jelasnya.

Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur, Jumantoro mengatakan, hujan yang merata di Kabupaten Jember sejak tadi malam menyebabkan debit air di saluran irigasi meluap. Setidaknya ada ratusan hektar tanaman terendam air setinggi 20-50 cm.

Polisi saat memantau perkembangan arus lalu lintas Jember-Banyuwangi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo (Foto: Dok Polsek Sempolan)

Macet Menuju Pelabuhan Ketapang, Arus Jember-Banyuwangi Lancar

Tak ingin merugi lebih banyak lagi, para petani berjibaku menguras air menggunakan mesin pompa air. Meskipun air berangsur berkurang, namun potensi gagal panen masih cukup besar, khususnya tanaman tembakau.

“Tanaman tembakau usia tiga bulan apabila tergenang air potensi rusaknya cukup tinggi. Meskipun tanaman tembakau yang baru berusia kurang dari satu bulan juga sama,” kata Jumantoro, Jumat, 7 Juli 2023.

Dampak hujan yang terjadi sejak tadi malam menambah daftar panjang penderitaan petani di Kabupaten Jember. Sejak awal para petani telah berjibaku di tengah kondisi cuaca ekstrem, dengan mengeluarkan biaya produksi yang lebih banyak.

Namun di sisi lain, kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada para petani. Khususnya para petani tembakau tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.

Padahal, secara ekonomi para petani tembakau dan petani lainnya sama. Mereka sama-sama meminjam uang ke bank untuk biaya produksi.

Khusus biaya produksi tanaman tembakau berusia 2 sampai 3 bulan bisa menghabiskan modal Rp10-20 juta, belum ditambah biaya sewa lahan.

“Hampir semua petani bercocok tanam menggunakan uang pinjaman dari bank. Petani yang meminjam uang ke bank akan merasa sangat terpukul dengan kondisi saat ini,” lanjut Jumantoro.

Karena itu, Jumantoro berharap ada uluran tangan pemerintah. Selain menyediakan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani tembakau, pemerintah juga diharapkan hadir meringankan beban para petani. Setidaknya pemerintah membantu relaksasi kredit.

“Nasib petani saat ini bukan untung, tetapi buntung (rugi). Ditambah harga hasil produksi pertanian mulai dari jeruk, tomat, dan cabai anjlok. Padahal membutuhkan biaya yang besar,” pungkas Jumantoro.

Sementara itu, tanaman milik Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jember, Sholeh juga terendam air. Saat ini, Sholeh juga sedang berjibaku menguras air menggunakan mesin pompa.

Soleh berharap tanaman tembakau miliknya yang berada di sawah di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan yang kini terlihat layu karena terendam air masih bisa diselamatkan, meskipun kualitasnya menurun.

Walau ada kemudahan seperti itu, sayangnya masih ada saja warga Jember yang tertipu janji manis bisa jadi PNS.

Hal itu dialami oleh Moh. Sidik, Warga Desa/Kecamatan Rambipuji, yang melaporkan Abdul Holik, tetangganya sendiri, atas dugaan penipuan.

Sebab, menjanjikan korban menjadi PNS di berbagai instansi yang ada. Namun, korban harus membayar uang dengan total ratusan juta rupiah.

Cara Abdul Holik menipu korban cukup jitu. Yaitu membuat surat tugas menjadi verifikator penerimaan CPNS.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada 2016 silam Abdul Holik atau pihak terlapor menawarkan kepada Sidik untuk menjadi PNS. Dengan catatan harus membayar uang tunai terlebih dahulu.

Awalnya korban tidak percaya. Namun, setelah pelaku menunjukkan surat delegasi yang dibuatnya sendiri, sebagai verifikator persyaratan menjadi PNS, akhirnya korban mulai luluh. Korban juga mengajak istri dan dua saudaranya untuk ikut bergabung.

Kepercayaan Sidik semakin menjadi-jadi, lantaran Holik membawa temannya yang berasal dari Jakarta. Dia mengaku utusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Akhirnya, uang yang diminta oleh pelaku diserahkan secara bertahap. Setiap orang harus membayar Rp 200 juta. Secara keseluruhan korban sudah membayar sebanyak Rp 590 juta.

“Rp 510 ada kuitansinya. Kemudian, yang Rp 80 juta tanpa kuitansi,” kata Joko Wahyudi, penasihat hukum Sidik.

Untuk menghilangkan kecurigaan dari korban, pelaku sempat membuatkan surat pengangkatan empat orang yang dibawa oleh Sidik pada 2018 silam.

Masing-masing ditempatkan di tempat yang berbeda. Di antaranya Pengadilan Negeri (PN) Jember, SMKN 5 Jember, RSUD dr Soebandi, dan instansi di Madura.

Sayangnya, setelah dikonfirmasi kepada instansi terkait, ternyata tidak ada pengangkatan PNS semacam itu.

Menurut Joko, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jember, korban mulai menagih uang yang sudah diberikan sebelumnya.

Dia memilih untuk menempuh jalan damai, karena yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah diterima sebelumnya.

Namun, hingga saat ini tidak ada niatan baik dari pelaku. “Akhirnya kami menempuh jalur hukum. Secara resmi membuat laporan ke polres pada 2 Juli 2023,” tegasnya.

Atas adanya laporan tersebut, Joko berharap aparat kepolisian memprosesnya dengan baik dan benar. Sebab, jumlah kerugian yang dialami oleh kliennya terbilang cukup besar.

Terlebih, tidak tertutup kemungkinan adanya korban lain dalam kasus yang sama. “Monggo bergabung bersama kami, untuk bersama-sama melaporkan,” pungkasnya. 

Pembina Pokdarwis Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember Nur Fadli mengatakan, TKP perbuatan mesum tersebut berada di Dusun Krajan, Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, tepatnya di dekat Wisata Air Terjun Rayap. Sejauh ini, Fadli belum mengetahui waktu perbuatan asusila itu terjadi.

“Tidak tahu kapan itu terjadi. Kami baru mengetahui setelah beredar di media sosial,” kata Fadli, dikonfirmasi Rabu, 5 Juli 2023.

Dalam video berdurasi 30 detik di media sosial, terlihat perempuan berkerudung melakukan tindakan tak senonoh dengan seorang pria. Mereka memanfaatkan kondisi air terjun yang berada di dalam hutan dan pengunjung sedang sepi.

Dilihat dari pencahayaan dalam video tersebut, perbuatan mesum dilakukan pada sore hari, saat sebagian pengunjung sudah meninggalkan wisata air terjun.

“Kemungkinan saat itu para pengunjung lainnya sudah pulang. Kami juga tidak mengetahui jika masih ada pengunjung lain yang masih berada di dekat air terjun,” tambah Fadli.

Diduga kuat, video tersebut dengan sengaja diambil oleh pengunjung lain. Sementara pasangan yang sedang berbuat mesum tidak menyadari bahwa aksi mereka direkam secara diam-diam.

Lebih jauh Fadli menjelaskan, pengelolaan wisata air terjun rayap sudah dilakukan sesuai SOP. Pengelola sudah memasang sejumlah papan imbauan.

Termasuk larangan berbuat mesum atau asusila di tempat wisata. Kemudian juga ada imbauan membuang sampah kepada tempatnya dan imbauan keselamatan berkendara di lokasi wisata.

“Sudah kita pasang imbauan di tempat wisata. Termasuk imbauan dilarang berbuat mesum sudah ada, termasuk imbauan agar menggunakan persneling 1 saat naik kendaraan di jalan menanjak,” pungkas Fadli.

Diketahui, akses menuju Air Terjun Rayap bisa melalui Kecamatan Arjasa maupun Kecamatan Sukorambi. Para pengunjung tidak dipungut biaya masuk. Mereka hanya cukup membayar uang parkir untuk keamanan kendaraan.

Dari lokasi parkir kendaraan, para pengunjung harus berjalan kaki sejauh 200 meter untuk sampai ke lokasi air terjun.

Namun, bukan Tuhan dalam arti Yang Maha Kuasa. Mereka merupakan warga Jember yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan kebetulan memiliki nama hanya satu kata, yakni “Tuhan”.

Kabar itu dibenarkan oleh Komisioner Bidang Data dan Informasi KPU Jember, Ahmad Hanafi. Menurut dia, kelima warga bernama “Tuhan” itu terdeteksi sebelum KPU menetapkan DPT untuk Pemilu 2024 mendatang, pekan lalu (21/6).

"Kelima warga dengan nama 'Tuhan' itu masuk dalam DPT, tersebar di empat kecamatan yang ada di Jember," kata Hanafi saat dikonfirmasi, Selasa (4/7).

Dalam DPT yang ditetapkan KPU Jember sendiri, kelima warga Jember bernama “Tuhan” itu tersebar di lima titik desa/kecamatan di Jember.

 Sakit Lutut & Sendi akan Hilang jika Anda Lakukan Ini Tiap Pagi

Yakni di Desa Tutul, Kecamatan Balung; Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru; Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru; Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa; dan di Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang.

Hanafi juga mengungkapkan, pada pemilu sebelumnya, warga Jember yang bernama Tuhan itu juga ada dan jumlahnya saat itu diyakini lebih dari lima orang. "Berkurangnya bisa jadi karena telah meninggal dunia atau sudah pindah," katanya.

Lebih jauh, Hanafi mengungkapkan, selama proses pemutakhiran data daftar pemilih itu, KPU Jember memang mendapati banyak warga Jember yang memiliki kesamaan nama, hingga memiliki nama hanya satu kata. Bahkan ada pula yang namanya hanya dua huruf atau tiga huruf.

"Misalnya, ada pemilih yang namanya hanya dua huruf, 'To' dan 'Ri' atau nama tiga huruf 'Eni' atau 'Evi' dan lainnya. Jadi, sudah kita klarifikasi dan verifikasi semuanya, dan sudah kami paparkan," ucap Hanafi, sambil menunjukkan bukti-bukti daftar pemilih yang dimaksudnya itu.

Sebagai informasi, KPU Jember telah menetapkan jumlah warga Jember yang tercatat dan dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024 nanti sebanyak 1.972.216 pemilih/jiwa.

Perinciannya, pemilih perempuan 997.449 jiwa dan pemilih laki-laki 974.767 jiwa, tersebar di 7.706 tempat pemungutan suara (TPS) di 248 desa/kelurahan, 31 kecamatan di Jember.

Pantauan kemarin (30/6) proses pembongkaran trotoar telah sampai ke Jalan Sultan Agung. Selain dilakukan manual, pembongkaran tersebut juga mengerahkan ekskavator. Sejumlah pekerja juga tampak bekerja walau di Hari Raya Idul Adha.

Ketua pelaksana teknis CV FS Jaya Konstruksi yaitu perusahaan pemenang tender proyek trotoar, Ahmad Muntaha menuturkan, ada penambahan waktu pekerjaan dari yang sebelumnya 14 Agustus harus rampung. Dikatakan, Pemkab Jember memberikan tambahan pekerjaan di luar kesepakatan kontrak. Seiring dengan itu, anggaran juga bakal ditambah.

Muntaha menyebut, tambahan anggaran itu sebanyak Rp 500 juta. Pada awalnya anggaran dalam perjanjian kontrak sebanyak Rp 6,5 miliar. "Penambahan anggaran jadi Rp 7 miliar," jelasnya.

Adapun tambahan pekerjaan yang diminta adalah perbaikan saluran air di Jalan Sultan Agung. Muntaha menjelaskan, saluran yang lama akan digali, diangkat, kemudian diganti dengan box culvert atau gorong-gorong berbentuk kotak. Hal itu juga berdasarkan kajian teknis dari dinas terkait perihal kebutuhan revitalisasi saluran. "Agar aliran air lebih lancar," ucapnya.

Saluran air yang menjadi bagian dari proyek itu berada tak jauh dari Kali Jompo. Sepanjang 200 meter antara pos jaga milik Dinas Perhubungan (Dishub) hingga RM Sari Utama. "Maunya dimulai pertigaan KFC, tapi karena keterbatasan anggaran," ulasnya.

Dia mengatakan, kemungkinan kelanjutan perbaikan saluran air di tempat lain akan dilakukan tahun depan. Sedangkan untuk target waktu tambahan penyelesaian yang diberikan masih belum disebutkan oleh Muntaha. "Waktunya belum addendum, masih didiskusikan karena belum ada paparan bersama," pungkasnya. 

Kabid Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember Abdul Ghofur mengatakan, desa yang belum mencairkan DD itu masih proses penyelesaian penyaluran DD tahap pertama. Dampaknya berimbas pada tahap pencairan kedua.

Meski demikian, proses pengajuan pencairan DD kedua masih ada waktu cukup panjang. "Masih berjalan terus. Kalau DD tahap kedua, batas waktu pengajuannya sampai Agustus," katanya.

Menurutnya, pemdes masih menyusun laporan penggunaan DD tahap pertama. Sebab, syarat pengajuan DD tahap dua ini, setiap desa wajib membuat laporan realisasi DD tahap satu. Minimal penyerapannya sebesar 50 persen dan output minimal 35 persen. Jika tidak sesuai, maka secara otomatis pengajuan itu akan tertolak.

Ghofur menambahkan, proses pengajuannya juga berjenjang. Dari desa ke pemerintah kecamatan, lalu ke DPMD. Selanjutnya, pengajuan itu diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Terakhir, berkas pengajuan dikirim ke KPPN sebagai instansi yang mencairkan DD. "Kalau semua sudah sesuai, DD akan dicairkan ke rekening kas desa," tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Adi Wijaya menyebut, proses penyaluran DD ini sudah diatur oleh pemerintah pusat. Pihaknya berupaya agar pencairan DD bisa tepat waktu dan sesuai aturan. Oleh karena itu, DPMD telah melakukan sejumlah langkah percepatan pencairan.

Pertama, lanjut Adi, DPMD membentuk tim fasilitasi kecamatan atau disebut TFK. Tim itu dipimpin langsung oleh camat setempat. Tugasnya mendampingi, mengawasi realisasi kegiatan, sampai dengan pengajuan pencairan. "Ini akan memangkas rentang kendali yang semula maju ke DPMD, kami turun baru cek lapangan. Sekarang kami pangkas, tidak perlu ke kami. Jadi, bisa langsung input dan inventarisasi. Kami fokus pada pengendalian mekanisme pengajuannya. Apakah sudah sesuai SK atau tidak?" jelasnya.

Kedua, proses pengajuan dilakukan melalui sistem dan aplikasi. Hal itu sudah terkoneksi dengan BPKAD dan KPPN, sehingga memangkas waktu. Hal itu untuk mempercepat agar berkas langsung bisa diperiksa tim verifikasi. Termasuk memangkas potensi penyimpangan pengelolaan keuangan. "Harapannya proses pengajuan hingga pencairan DD ini bisa cepat dan sesuai. Oleh karena itu, kami terus mendorong pemerintah desa agar laporan DD tahap pertama segera terselesaikan dan bisa memproses DD tahap dua," pungkasnya.