Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan akan mengumumkan nama pihak-pihak yang melakukan kecurangan dengan menitipkan siswa pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murdi (SPMB) Jabar 2025.

"Baik yang menitipkan maupun yang dititipkan dan bagi mereka yang dititipkan kemudian mengikuti yang menitipkan, kami akan melakukan pengumuman secara terbuka siapa yang menitipkan, dan siapa yang menerima titipan," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun TikTok resminya, Rabu (25/6/2025).

Dedi juga mengingatkan semua pihak bahwa pelaksanaan SPMB di Jabar 2025 tidak bisa melakukan kecurangan titip menitip siswa.

Tindak kecurangan titip siswa di SPMB Jabar 2025

Jika masih ada pihak yang ingin mencoba menitipkan siswa, kata Dedi, pelaksana SPMB tidak akan mengikuti keinginan tersebut.

"Kami akan konsisten pada ketentuan sesuai dengan apa yang menjadi SOP SPMB 2025," ujarnya.

"Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga iklim yang sangat baik dalam dunia pendidikan di Jawa Barat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela baik yang menitipkan maupun yang dititipkan," ucap Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan cara untuk mencegah terjadinya praktik jual beli kursi di SPMB 2025.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengatakan, pihaknya telah menetapkan dan mengunci daya tampung masing-masing satuan pendidikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sekolah pun diminta secara terbuka mengumumkan kapasitas sesuai ketetapan Dapodik.

"Kita sudah tetapkan jumlah rombel (rombongan belajar) dan daya tampung per sekolah. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Faisal dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025).

Kemendikdasmen, lanjut Faisal, telah menggandeng sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman RI, dan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan bersama pelaksanaan SPMB 2025.

Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera serta menjamin integritas proses penerimaan siswa baru.

“Kami terbuka terhadap laporan dari masyarakat. Jika ditemukan adanya praktik kecurangan, akan langsung ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

"Kami sudah mengundang berbagai lembaga pengawasan untuk mengawal jalannya proses ini," ucap Faisal.