Dedi Mulyadi tak setuju wajahnya terpampang di spanduk SPMB Jabar 2025 saat kunjungi SMAN 1 Cikampek. Gubernur Jawa Barat ini mengatakan hal tersebut justru membuat lingkungan jelek.

Dedi Mulyadi mengaku tak senang lantaran wajahnya terpampang dalam spanduk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Hal ini dia unggah dalam sebuah video si akun Instagram pribadinya yaitu @dedimulyadi71, pada Kamis (12/6/2025).

Dalam momen itu, Dedi terlihat sedang memantau penyelenggaraan SPMB Jabar 2025 di SMAN 1 Cikampek, Kabupaten Kerawang. Sesampainya di sekolah tersebut, dia langsung melihat spanduk yang menjuntai dari lantai dua sekolah dengan tulisan "SPMB 2025 Provinsi Jawa Barat Tidak Ada Titipan!".

Spanduk tersebut menunjukkan wajah Dedi Mulyadi. Melihat hal tersebut, Dedi mengaku tak setuju jika spanduk SPMB Jabar 2025 harus memperlihatkan wajahnya.

"Tapi saya enggak setuju karena pakai gambar saya, mestinya enggak boleh," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari TribunJatim.com.

"Cukup aja ada tulisan enggak usah pakai foto, saya enggak setuju foto saya dipasang-pasang," lanjutnya.

Politisi dari partai Gerindra ini kemudian menjelaskan alasannya tak senang wajahnya dipajang di spanduk. Dia mengatakan bahwa yang membuat kebijakan pelaksanaan SPMB itu pemerintah dan bukan dirinya seorang.

"Kenapa? Karena ini kebijakan pemerintah bukan kebijakan orang. Jadi, cukup lambang Pemprov Jabar," tutur dia.

Dedi kemudian langsung meminta petugas kebersihan yang ada di sekolah untuk mencabut spanduk tersebut. Selain itu, dia juga menilai bahwa pemasangan spaduk justru merusak estetika lingkungan.

"Ini (taman) udah bagus, dipasangin ini (spanduk) jadi jelek," kata dia.

Saat itu, Dedi Mulyadi tengah sibuk melakukan pemantauan ke beberapa sekolah saat pelaksanaan hari pertama SPMB Jabar 2025 pada Selasa (10/6/2025). Menurutnya, pelaksanaan kegiatan penting di hari pertama ini berjalan dengan baik.

"Saya sudah mantau tadi, berjalan dengan baik dan tadi loading (Server website) tapi siangnya sudah normal," ujar Dedi.

Dedi kemudian menuturkan bahwa fokusnya saat ini yaitu tentang bagaimana menambah daya tampung sekolah negeri. Dia berharap, semua anak-anak di Jabar memiliki kesempatan lebih besar untuk sekolah, khususnya anak dari kalangan kurang mampu.

"Kita lagi berpikir hari ini, bagaimana daya tampung sekolah negeri ini bertambah. Agar anak-anak yang memiliki kelas ekonomi menengah ke bawah, bisa sekolah di sekolah pemerintah. Biar biayanya murah dan tidak bayar," ujar Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi pernah menyampaikan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam menjamin pendidikan gratis dan merata bagi seluruh warga Jabar dalam masa penerimaan siswa baru. Melansir dari Kompas.com, dia menekankan bahwa seluruh proses pendaftaran hingga siswa menyelesaikan pendidikan, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di bawah naungan Provinsi Jawa Barat tidak dipungut biaya apapun.

"Tidak boleh ada pungutan dan biaya apa pun dalam proses pendaftaran sampai mereka tamat sekolah SMA maupun SMK," tegas Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberikan perhatian khusus bagi masyarakat tidak mampu. Tak hanya di sekolah negeri, siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta juga tetap mendapatkan bantuan biaya pendidikan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

"Bagi masyarakat miskin yang bersekolah di mana pun, baik di sekolah pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar, mereka dijamin tanpa biaya," ujarnya.

Dedi Mulyadi juga mengimbau agar seluruh anak di Jawa Barat dimasukkan ke sekolah tanpa ragu. Dia menekankan bahwa alasan keterbatasan ekonomi tak lagi relevan karena pemerintah telah memberikan jaminan pendidikan untuk seluruh warga.

"Jangan ada lagi kalimat 'miskin' sebagai alasan tidak sekolah. Pemerintah memberikan jaminan untuk pendidikan warganya," tegasnya.

Selain itu, Dedi juga mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan praktik titipan dalam proses penerimaan siswa baru atau SPMB Jabar 2025. Dia menegaskan bahwa semua peserta harus diperlakukan sama tanpa ada perlakuan khusus.

"Tidak boleh ada titip-titip ke kepala sekolah. Semuanya harus diperlakukan sama, mengikuti standar ketentuan SPMB," tutupnya.