Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai persoalan di Papua, termasuk percepatan pembangunan dan penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, Gibran disebut akan berkantor langsung di Papua demi menjalankan tugas tersebut secara maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025).

"Presiden memberikan penugasan kepada Wapres Gibran untuk percepatan pembangunan di Papua. Bahkan tidak menutup kemungkinan beliau akan memiliki kantor di sana agar bisa bekerja langsung dari Papua," kata Yusril.

Mandat Langsung dari Presiden Prabowo

Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat serius terhadap isu Papua, tidak hanya dalam hal pembangunan infrastruktur, tapi juga dalam menegakkan HAM. Karena itu, pengawasan terhadap aparat keamanan yang bertugas di Papua juga akan menjadi bagian dari tugas Gibran.

"Penanganan HAM di Papua menjadi perhatian serius. Presiden meminta Wapres mengawasi langsung agar aparat tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap warga," ujarnya.

Tugas Khusus Pertama Gibran sebagai Wapres

Yusril juga menyebutkan bahwa ini adalah tugas khusus pertama yang diberikan Presiden Prabowo kepada Gibran sejak dilantik sebagai Wakil Presiden. Ia membandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, di mana Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Wapres Ma’ruf Amin untuk pengembangan ekonomi syariah.

"Kalau dulu Pak Ma’ruf diberi tugas khusus terkait ekonomi syariah, kini Gibran akan fokus pada Papua," tambahnya.

Langkah Strategis Pemerintah

Penugasan ini dianggap sebagai langkah strategis pemerintah dalam merespons permasalahan Papua yang kompleks, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga isu-isu HAM yang belum tuntas.

“Pemerintah sangat serius dalam hal ini. Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tapi juga pendekatan kemanusiaan dan penegakan HAM yang tegas,” tegas Yusril.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Presiden Gibran terkait rencana pembukaan kantor dan pelaksanaan tugasnya di Papua.